Belanja Badung Tahun 2017 Dirancang Rp 5,2 Triliun Belanja Daerah Sebagian Besar Diarahkan untuk Belanja Publik dan Implementasi PPNSB

36
  ist DOKUMEN - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyerahkan dokumen penjelasan Bupati kepada Ketua DPRD Badung Putu Parwata pada rapat paripurna DPRD Badung, Selasa (8/11) kemarin.

Mangupura (Bisnis Bali) – Pendapatan daerah Kabupaten Badung pada RAPBD tahun anggaran (TA) 2017 dirancang Rp 4.514.209.138.237,83, meningkat Rp 680.728.586.584,37 atau 17,78% dari APBD induk TA 2016 yang tercatat Rp 3.833.480.551.653,46.

Hal itu disampaikan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta pada rapat paripurna DPRD Badung, Selasa (8/11) kemarin.
Dalam rapat membahas Rancangan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Badung TA 2017 dan  Rancangan PPAS Badung TA 2017 itu,
Bupati juga membeberkan pundi-pundi pendapatan daerah Badung yang  terdiri atas pendapat asli daerah (PAD) dan dana perimbangan. Untuk PAD dirancang Rp 3,7 triliun lebih, dana perimbangan Rp 533 miliar lebih, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dirancang Rp 192 miliar lebih.

Sementara untuk belanja daerah pada RAPBD TA 2017 dirancang Rp 5,2 triliun lebih atau meningkat Rp 1,1 triliun dari APBD induk 2016.
Giri Prasta mengatakan, peningkatan belanja daerah yang mencapai Rp 5 triliun lebih ini akan berdampak langsung pada peningkatan belanja yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat Badung.

“Capaian ini merupakan wujud komitmen saya dan kerja keras seluruh jajaran perangkat daerah untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja agar program-program yang sudah kita rancang bersama dapat terealisasi sesuai target,” kata Bupati.
Ia pun membeberkan belanja daerah itu terdiri atas belanja tidak langsung dirancang Rp 2,5 triliun lebih (49,28 %) dan  belanja langsung Rp 2,6 triliun (50,74%). Kemudian untuk pembiayaan daerah pada RAPBD TA 2017 dirancang Rp741 miliar lebih.
Dikatakan, pada TA 2017 tidak dianggarkan pengeluaran pembiayaan sehingga pembiayaan netto pada 2017 dirancang Rp 741 miliar.

Pada RAPBD 2017 ini anggaran belanja langsung diarahkan untuk membiayai program prioritas daerah dalam rangka mencapai visi dan misi Badung TA 2016-2021, serta sebagai implementasi pola pembangunan nasional semesta berencana. “Ditinjau dari aspek penerima manfaat dari belanja daerah tersebut, sebagian besar merupakan belanja publik yang manfaatnya diterima oleh masyarakat, yaitu 72,90%, sedangkan sisanya merupakan belanja aparatur yang manfaatnya diterima oleh aparatur pemerintah atau 27,10%,” terang Giri Prasta.

Sementara untuk belanja modal, pihaknya telah merancang alokasi anggaran 28,52%, kemudian untuk alokasi anggaran pendidikan 20,18% dan kesehatan 11,74% dari total belanja daerah.
Khusus berkenaan dengan pendidikan, Bupati menyatakan seluruh sarana prasarana pendidikan akan menjadi tanggungan pemerintah. Dengan begitu, tidak ada lagi pungutan dari anak didik.

“Ke depan tidak ada alasan lagi ada pungutan di sekolah. Semua sudah kita yang tanggung. Kalau sampai ditemukan ada pungutan, kepala sekolahnya akan saya pecat,” pungkasnya. (sar/)

BAGIKAN