DPRD Badung Gelar Rapat Paripurna Intern Sepakati 3 Ranperda dan Evaluasi Kinerja Alat Kelengkapan Dewan

21

Mangupura (Bisnis Bali) – DPRD Badung menggelar rapat paripurna intern di kantor DPRD Badung, Senin (7/11) kemarin. Dalam paripurna intern yang dipimpin Ketua DPRD Badung, Putu Parwata itu disepakati  tiga ranperda dijadikan perda setelah nantinya dibahas melalui sidang paripurna DPRD Badung.

Ketiga ranperda itu adalah Ranperda tentang RIPDA (Rencana Induk Pariwisata Daerah) Kabupaten Badung, Ranperda tentang Menara Telekomunikasi dan Ranperda tentang Utilitas Terpadu Kabupaten Badung.

Sebelumnya tiga ranperda ini sudah rampung dibahas di tingkat panitia khusus (pansus). Pansus RIPDA dipimpin I Gusti Anom Gumanti, Pansus Menara Telekomunikasi dikomandani oleh I Wayan Suyasa dan Pansus Utilitas Terpadu diketuai oleh I Wayan Mendra.

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata yang ditemui usai rapat menjelaskan, dalam rapat paripurna ini sudah disepakati tiga ranperda ini diajukan dalam sidang paripurna Dewan untuk selanjutnya ditetapkan menjadi perda. “Iya, tiga pansus ini sudah melaporkan hasil kerjanya, dan paripurna intern juga sudah menyepakati tiga ranperda selanjutnya ditetapkan menjadi perda setelah dibahas melalui sidang paripurna Dewan,” kata Parwata.

Selain menyepakati  tiga ranperda, rapat paripurna juga secara khusus melakukan evaluasi terhadap kinerja alat kelengkapan DPRD Badung. “Dalam rapat paripurna juga dilakukan evaluasi kinerja alat kelengkapan Dewan,” ujarnya.
Parwata berharap melalui evaluasi ini ke depan alat kelengkapan Dewan bisa lebih dioptimalkan lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Politisi PDI Perjuangan ini juga meminta alat kelengkapan Dewan mulai dari masing-masing komisi, badan kehormatan, badan legislasi bisa berinovasi untuk meningkatkan kinerja.
Kinerja Dewan, kata Parwata, harus mampu menyaingi kecepatan pemerintah.
“Pemerintahan ini kan terdiri atas eksekutif dan legislatif. Jadi kami (Dewan) harus mengikuti gerak langkah eksekutif. Seperti bagaimana mempercepat legislasi, anggaran dan mengawasi kinerja eksekutif,” terangnya.

Alat kelengkapan Dewan, sambung Parwata, juga harus bisa bersinergi dengan eksekutif melalui SKPD terkait.
“Alat kelengkapan Dewan harus bekerja sama dengan eksekutif. Karena Bupati kecepatannya 70-80 per jam, kita juga harus mampu segitu. Jadi bagaimana alat kelengkapan Dewan bekerja maksimal dan seirama dengan eksekutif,” jelas Parwata.
Disinggung mengenai kinerja alat kelengkapan Dewan selama ini, Parwata menyebut sudah baik. Akan tetapi, dengan kecepatan pemimpin Badung yang baru, kinerja legislatif juga harus mengimbangi. “Selama ini normal jalan. Tetapi kan dengan pemerintahan Giri Prasta yang cepat ini, Dewan tidak boleh santai. Kita juga harus cepat,” pungkasnya.

Sementara Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Badung, I Nyoman Sentana juga membenarkan kinerja alat kelengkapan Dewan harus mampu mengimbangi kinerja eksekutif. Karena itu, dipandang perlu adanya evaluasi kinerja alat kelengkapan Dewan. “Iya, semua kita evaluasi, terutama yang berkenaan dengan kinerja. Karena kita ingin kinerja dewan bisa seirama dengan kinerja pemerintah,” imbuh Sentana. (sar/)

BAGIKAN