Lahan Perumahan Badung Dirancang Minimal 1,5 Are Pansus PKP DPRD Badung Dorong Pembangunan Rumah Susun

24

Mangupura (Bisnis Bali) – Panitia Khusus (Pansus) Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) bentukan DPRD Badung mendorong pembangunan rumah susun (rusun). Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari alih fungsi lahan pertanian serta menyiasati melonjaknya harga tanah di kawasan Badung.

Saat ditemui usai rapat Jumat (4/11) lalu, Ketua Pansus PKP Nyoman Sentana didampingi Wakilnya Wayan Luwir Wiana dan Sekretarisnya Gede Suraharja menyatakan, pembangunan perumahan secara horisontal mau tidak mau akan membutuhkan lahan yang cukup besar. Akibatnya, alih fungsi lahan pun tak terhindarkan.

Karenanya, ujar politisi Gerindra tersebut, rusun menjadi salah satu alternatif dalam rangka menangkal alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. “Karena itu, pihak pengembang kami dorong untuk membangun rusun,” tegasnya.

Apakah rusun ini tak berbenturan dengan perda ketinggian bangunan? Sentana menyatakan tetap harus disesuaikan dengan perda yang mengatur soal ketinggian. Jika sekarang ketinggian maksimal harus tiga lantai, ya harus diikuti. Dengan tiga lantai ini saja, dia optimis mampu menghemat lahan perumahan secara signifikan.

Selanjutnya, kata Sentana, pansus yang beranggotakan Komisi II dan IV DPRD Badung tersebut juga merancang lahan perumahan minimal 1,5 are. Draf ini, tegasnya, untuk menghindari kawasan pemukiman kumuh. “Pansus merancang luas minimal lahan perumahan 1,5 are,” katanya sembari menambahkan, hal ini akan berlaku bagi pengembang tanah kaveling.

Dengan luas seperti itu, Sentana menyatakan, Badung akan terhindar dari kawasan kumuh. “Di tengah mahalnya harga lahan di Badung, pengembang tentu saja berpeluang memindahkan lokasi perumahan ke wilayah-wilayah penyangga seperti Tabanan, Gianyar serta daerah-daerah lainnya,” katanya.

Ditanya substansi lain yang diatur dalam ranperda perumahan dan kawasan permukiman, Sentana menyatakan, fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) dari pengembang perumahan minimal 5 persen dari luas lahan perumahan. “Fasum dan fasos ini harus diserahkan saat mengurus izin. Selanjutnya, fasum dan fasos ini akan dibangun oleh pemerintah,” tegasnya.

Selama ini, dia menilai banyak fasum dan fasos tak diserahkan kepada pemerintah dan kembali diklaim oleh para pengembang. Tak jarang fasum dan fasos tersebut dijual kembali oleh pengembang. Untuk inilah, lahan fasum dan fasos harus diserahkan pada saat mengurus izin,” katanya.

Agar aturan di atas tidak menjadi macan kertas, kata Sentana, pansus tegas meminta bangunan yang melanggar agar dibongkar. Tak ada tawar-menawar lagi. Bangunan yang melanggar luas lahan atau fasum dan fasos agar dibongkar,” katanya sambil menambahkan, aturan ini tidak berlaku surut.

Pembongkaran ini menjadi tugas Satpol PP. Jika tak berani, Sentana malah meminta Satpol PP dibubarkan saja dan cari orang-orang yang berani menegakkan aturan termasuk perda. (sar/)