Pemkab Gianyar Ajak Pejabat Wujudkan Pemerintahan tanpa Gratifikasi

17
 kup Workshop Pencegahan Terkait Gratifikasi di Lingkungan Pemkab Gianyar yang dibuka langsung Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Agung Bharata, di Hotel Gianyar, Kamis (27/10).

Gianyar (Bisnis Bali) – Gratifikasi merupakan akar korupsi yang bisa berkembang menjadi suap hingga pemerasan. Banyak yang menganggap gratifikasi seperti halnya budaya saling memberi yang di dalamnya berisikan sebuah kepentingan.

Perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pusat, Wahyu Eko Nugroho, pada acara pembukaan workshop Pencegahan Terkait Gratifikasi, di lingkungan Pemkab Gianyar, Kamis (27/10), mengatakan, istilah gratifikasi dalam hal ini bermacam-macam dan unik, ada uang kopi, uang rokok, uang pelicin dan sebagiannya. ‘’Istilah inilah biasanya sering digunakan padahal itu dilarang karena sama halnya dengan korupsi,’’ katanya.

Kepala Inspektorat Kabupaten Gianyar, I Made Juanda menjelaskan, workshop gratifikasi dengan mengundang KPK bertujuan untuk mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih.
Sementara Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Agung Bharata, dihadapan para pejabat Pemkab Gianyar menegaskan gratifikasi merupakan bentuk korupsi yang melawan hukum dan dapat merugikan masyarakat luas.(kup)

BAGIKAN