Sikapi Kenaikan NPL Perbarindo Bali Gelar Seminar Dampak Hukum Penyelesaian Kredit  

80
kup  Direksi, kabag dan karyawan bagian kredit di seluruh BPR Provinsi Bali sedang mengikuti seminar dampak hukum penyelesaian kredit yang diselenggarakan DPD Perbarindo Bali Sabtu (22/10) di Quest Hotel.

Denpasar (Bisnis Bali) – Tantangan industri bank perkreditan rakyat (BPR) saat ini peningkatan kredit bermasalah (non performing loan) di atas 5 persen. Menyikapi permasalahan tersebut, DPD Perbarindo Bali menyelenggarakan Seminar Dampak Hukum Penyelesaian Kredit yang diikuti direksi, kabag dan karyawan bagian kredit  BPR di Bali, Sabtu (22/10).

Kegiatan pelatihan ini dihadiri Bendahara DPD Perbarindo Bali, Made Mudastra dan pengurus DPD Perbarindo lainnya. Seminar ini menghadirkan dua narasumber meliputi  AKBP Made Witaya (Kasubdit II Krimsus Polda Bali) dan Pengacara Ida Ayu Made Putri Yasa.

Sekretaris DPD Perbarindo Bali, Ketut Komplit di sela-sela membuka acara seminar mengatakan, penyelesaian kredit bermasalah tidaklah semudah seperti debitur melakukan penandatanganan akad kredit (utang piutang). Kredit bermasalah ini mulai muncul ketika terjadi cedera janji baik saat penagihan, kunjungan ke nasabah maupun saat eksekusi jaminan.

Ia menjelaskan, tujuan pelaksanaan seminar ini untuk meningkatkan pengetahuan yuridis personil BPR baik itu legalitas para pihak, legalitas perjanjian kredit, dan pengikatan jaminan maupun dampak hukum penyelesaian kredit bermasalah.

Dalam beberapa kasus yang terjadi di BPR adalah jaminan kendaraan digadaikan, diperjualbelikan, dan hilang. Jaminan tanah dan rumah, debitur juga terkadang tidak mau mengosongkan rumah, harga harus tinggi, pemilik jaminan tidak setuju dieksekusi.

Dipaparkannya, berdasarkan kasus-kasus tersebut BPR harus tetap mengevaluasi perikatan maupun perjanjian dan tetap melakukan upaya hukum sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. BPR harus membenahi dan meningkatkan analisa kredit serta selalu dalam pemberian kredit berlandaskan azas-azas pemberian kredit yang sehat dan prudent karena kredit kalau salah arah akan menyadi penyakit yang kronis.

Lebih lanjut dikatakannya, secara yuridis formal BPR memiliki legalitas yang kuat dalam pemberian kredit. Ini dengan perjanjian kredit secara tertulis baik di bawah tangan maupun notariil, pengikatan jaminan sesuai Undang-Undang No. 4/1996 mengenai hak tanggungan maupun Undang-Undang No. 42/1999 tentang jaminan fidusia maupun KUH Perdata.

Namun demikian, ternyata jika debitur wanprestasi selalu tidak in line dengan fakta di lapangan yang kerap pihak BPR mengalami kesulitan menyelesaikan kredit bermasalah.

Kondisi ini menyebabkan petugas BPR melakukan upaya-upaya yang dapat mempercepat penyelesaian kredit bermasalah. Namun, ketidakpahaman petugas bank akhirnya melakukan upaya instan penyelesaian kredit bermasalah melalui pengambilan jaminan di bawah tangan tanpa dasar yang kuat atau perbuatan lain yang menyebabkan ada dampak hukum di kemudian hari.

Ketut Komplit menambahkan, atas dasar permasalahan tersebut DPD Perbarindo Bali mengundang para narasumber dari kepolisian maupun pengacara untuk mendapatkan masukan terkait tindak pidana yang sering terjadi dan penyelesaian jika debitur melakukan tindak pidana. Ini termasuk mendapatkan perspektif dari advokat terkait gugatan dari pihak lain maupun debitur atau bank atas suatu sengketa utang piutang. “Melalui seminar ini petugas BPR makin melek hukum dan dapat menyelesaikan kredit bermasalah tanpa dampak hukum di kemudian hari,” katanya. *kup/*

BAGIKAN