Badung Prioritaskan Murid Baru Kelas 1 SD dan 1 SMP Dapat Seragam  

333
Caption. Kepala Bappeda dan Litbang I Wayan Suambara mewakili Bupati Badung saat memberikan pengarahan kepada guru-guru di Kabupaten Badung terkait program dan kebijakan Pendidikan di Kabupaten Badung, Rabu (19/10) kemarin di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung.

Mangupura (Bisnis Bali) – Pemkab Badung di bawah pimpinan Bupati I Nyoman Giri Prasta dan Wabup I Ketut Suiasa mengambil kebijakan prioritas di tahun 2017 khususnya bagi dunia pendidikan.

Terobosan baru yang akan direalisasikan adalah murid baru kelas 1 SD dan murid baru kelas 1 SMP akan diberikan seragam lengkap. “Kegiatan ini akan dianggarkan di tahun 2017 dengan anggaran sekitar Rp 28 milyar,”. Hal tersebut ditegaskan Kepala Bappeda dan Litbang I Wayan Suambara mewakili Bupati Badung saat memberikan pengarahan kepada guru-guru di Kabupaten Badung terkait program dan kebijakan pendidikan di Kabupaten Badung, Rabu (19/10) di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung. Acara tersebut juga dihadiri Kadisdikpora Badung I Ketut Widia Astika, Kabag Aset dan Perlengkapan I Wayan Puja serta para Kabid di Bappeda Litbang.

Menurut Suambara, kebijakan dari Bupati Badung ini sangat mulia, karena bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terutamanya orang tua murid. Melalui kebijakan ini, murid kelas 1 SD dan kelas 1 SMP (kelas 7) akan mendapat seragam lengkap (baju, celana, sepatu, tas, ikat pinggang, sepatu, kaos kaki, tas, dasi dan topi). Seragam yang diberikan mulai dari seragam merah hati, seragam pramuka dan pakaian olahraga termasuk seragam endek biar seragam. Agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, Disdikpora diminta untuk berkoordinasi dengan ULP terkait dengan urusan tendernya. Selain seragam, kata Suambara dalam anggaran perubahan 2016 ini Pemkab Badung juga akan memberikan laptop bagi murid kelas 6 SD. Hal ini sebagai wujud komitmen Pemkab Badung dalam mewujudkan e-learning di Badung.

Pada kesempatan tersebut, Suambara juga menegaskan, mulai tahun 2017 bagi komite sekolah diminta tidak lagi melakukan pungutan apapun. “Komite sekolah adalah wadah mandiri. Memang untuk menggalang dana boleh, tapi jangan sampai melakukan pungutan kepada murid dan orangtua murid. Tolong semua kebutuhan bersifat rutin dan operasional untuk sekolah seperti AC, laptop, listrik kita penuhi semua dan untuk itu kami minta tidak ada pungutan lagi,” katanya.

Suambara juga menjelaskan bahwa Kabuaten Badung telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMDSB) tahun 2016-2021. Untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Badung, dalam RPJMDSB, Bupati dan Wakil Bupati telah memprioritaskan lima program yang menjadi skala prioritas. Meliputi pertama, pemenuhan akan sandang, pangan dan papan, kedua pendidikan dan kesehatan, ketiga jaminan sosial dan tenaga kerja, keempat seni, adat, agama, dan budaya serta kelima pariwisata. Terkait dengan program prioritas ini, Bupati telah menyampaikan kepada seluruh kepala SKPD dan jajarannya agar menerjemahkan dan menjabarkan RPJMDSB tersebut. “Kita telah melaksanakan Musrenbang, untuk itu saya sampaikan tidak ada pilihan lain kita jabarkan arah kebijakan pemerintahan Bupati dan Wabup GiriAsa,” katanya. *r