Perbarindo Bali Gelar Pelatihan SAK ETAP dan PA BPR  

116
PELATIHAN - Peserta pelatihan penerapan  SAK ETAP  dan PA BPR foto bersama di sela-sela acara pelatihan di Hotel Quest.

Denpasar (Bisnis Bali) – DPD Perbarindo Bali melaksanakan kegiatan pelatihan penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP)  dan pedoman akuntansi keuangan BPR (PA BPR) Provinsi Bali bertempat di Hotel Quest. Kegiatan pelatihan dibuka Ketua DPD Perbarindo Bali, dan dihadiri Bendara Perbarindo Bali, Made Mudastra, Sekretaris DPD Perbarindo Bali, Ketut Komplit.

Ketua DPD Perbarindo Bali, Ketut Wiratjana mengatakan, kegiatan pelatihan SAK ETAP  dan PA BPR ini berlangsung dua hari, 13-14 Oktober 2016. Kegiatan ini diikuti kepala bagian operasional, kepala bagian kredit, internal audit (SPI) dan accounting.

Ia menjelaskan, kegiatan pelatihan ini bertujuan agar peserta memperdalam pengetahuan, wawasan dan pemahaman penerapan standar akutansi bagi BPR. Transaksi operasional di BPR harus diposting berdasarkan kaidah akuntansi yang berlaku di BPR untuk menghasilkan transaksi yang akurat.

Dipaparkannya, selama dua hari peserta pelatihan diajari bagaimana melakukan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan SAK-ETAP dan penerapan pedoman akutansi BPR yang benar. Ini disertai dengan diskusi dan sharing dengan narasumber yang profesional.

Menurutntya, pelatihan ini merupakan kesempatan bagi peserta pelatihan selaku pelaku utama maupun penanggung jawab dalam menginput, memproses, memverifikasi transaksi yang terjadi di BPR untuk menghasilkan suatu laporan keuangan. Pengetahuan dan pemahaman atas penerapan akuntansi BPR yang benar dan tepat akan menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel.

Ia menegaskan, kesempatan ini juga menjadi wahana untuk menyamakan persepsi terhadap akun-akun atau pos-pos yang belum dipahami secara jelas. Ini dalam rangkaian pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya dalam laporan keuangan.

Industri BPR sudah seharusnya menerapkan tata kelola perusahaan (corporate governance) di setiap tingkatan maupun jenjang organisasi. Ini sesuai amanah dari POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang tata kelola yang baik (good corporate governance) bagi BPR.

Wiratjana menambahkan, penerapan tata kelola BPR yang berlandaskan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, responsibility, independen, dan fairness (TARIF). Ini bertujuan agar BPR makin bertumbuh dan berkembang secara sehat serta memiliki daya saing. “Pada intinya, BPR punya tanggung jawab dalam membuat laporan dan mempublikasikan laporan serta transparansi laporan keuangan,” katanya. (kup/)

BAGIKAN