Cari Masukan ke Kementerian Kominfo Pansus Tower DPRD Badung akan Tertibkan Tower Rooftop  

111

Mangupura (Bisnis Bali) – Dalam rangka penyusunan perda tower atau menara telekomunikasi, Pansus Tower bentukan DPRD Badung, Kamis (13/10) kemarin melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Selain Ketua Pansus Tower Wayan Suyasa, S.H., kunjungan ke Kominfo itu juga dipimpin Ketua DPRD Badung, DR. Putu Parwata.

Menurut Putu Parwata, keberadaan tower atau menara telekomunilasi base tranceiver station (BTS) di Badung saat ini sudah banyak terkait tuntutan teknologi. Tower jaringan telekomunikasi adalah menara yang terbuat dari rangkaian besi atau pipa baik segi empat atau segitiga, atau hanya berupa pipa panjang (tongkat) yang bertujuan untuk menempatkan antena dan radio pemancar maupun sebagai penerima gelombang telekomunikasi dan informasi. Intinya tower BTS berfungsi untuk menjembatani perangkat komunikasi pengguna dengan jaringan yang menuju jaringan lain. “Karena secara fisik memanfaatkan ruang publik, bangunan ini harus diatur dalam sebuah regulasi mulai izin, zonasi sampai retribusinya,” kata Parwata.

Didampingi Ketua Pansus, Wayan Suyasa, Parwata mengakui, banyak sekali jenis tower atau menata yang dibangun yang disesuaikan dengan kondisi lokasi tempat. “Berdasarkan lokasi inilah jaringan telekomuniklasi dibedakan dua jenis yaitu rooftop yaitu  tower yang berdiri di atas sebuah gedung dan greenfield yaitu tower yang berdiri langsung di atas tanah,” jelas Parwata.

Wayan Suyasa menambahkan, dengan maraknya pembangunan tower inilah pihaknya memandang perlu segera dibuat regulasinya. Tower-tower rooftop yang sekarang banyak dibangun tidak saja di atas gedung, tetapi sekarang sudah merambah di median jalan. Ini yang perlu diantisipasi sehingga keberadaan tower tidak sampai mengganggu pemandangan. “Ke depan dalam regulasi yang akan kita buat, akan mengatur soal zonasi, ketinggian, izin serta retribusi,” jelas Suyasa.

Kunjungan ke Kementerian Kominfo adalah dalam rangka mematangkan materi ranperda yang sudah dibuat sehingga regulasi yang dibuat nanti tidak bertentangan dengan aturan di atasnya. (sar/)