Tingkatkan Pemahaman Anggota, KSP-USP Minimalkan NPL  

57

Denpasar (Bisnis Bali) – Anggota koperasi selaku pemilik koperasi, khususnya jenis koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam (KSP-USP) mesti memahami perkoperasian secara utuh. Sangat mudah, jika memang anggota sejak awal sudah paham tentang asas koperasi. Koperasi dibuat oleh dan dikelola serta hasilnya untuk anggota. Asas dari, oleh dan untuk anggota sebagai bukti KSP-USP didorong anggota. Hanya saja kenyataannya sampai saat ini hanya sebagian kecil anggota memahami perkoperasian dengan jelas dan benar, sehingga umumnya anggota koperasi tidak aktif. Anggota tidak aktif inilah yang akan menambah masalah, termasuk akan meningkatkan non performing loan (NPL).

Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Denpasar, I Dewa Bagus Putu Budha, Rabu (12/10) mengatakan, wajib anggota mampu mengerti tentang koperasi. Sejak awal menjadi anggota, petugas dari pemerintah saat memberikan penyuluhan semuanya sudah dijelaskan. Jika memang ada anggota yang belum memahami hak dan kewajibannya itu karena tidak serius menerima penjelasan penyuluh. Atau hanya sekadar hadir dan kemudian mereka membayar uang simpanan pokok dan wajib saja. Sementara selanjutnya tidak mau terlibat dalam pengelolaan koperasi. ”Banyak kejadian seperti itu, karena tingkat pemahaman anggota tentang perkoperasian sangat lemah. Umumnya anggota hanya membayar kewajiban membayar simpanan pokok dan tiap bulan membayar simpanan wajib saja. Karena tidak mengerti apa yang mesti dilakukan kemudian, maka saat anggota koperasi akan ada kepentingan meminjam uang langsung ke lembaga keuangan mikro (LKM) lainnya. Seperti ke LPD, BPR atau lembaga keuangan lainnya,” kata Dewa Bagus Budha sambil berharap saat ini pengurus berkewajiban memberikan pemahaman tambahan kepada anggota koperasi. Bila perlu pengurus menyediakan dana pendidikannya untuk diklat kepada anggota.

Pemerhati koperasi, Putu Gerya Yasa, S.E., M.M., menyebutkan sampai saat ini hampir sebagian anggota koperasi yang belum paham 100 persen tentang perkoperasian. Hal ini dampak dari mudahnya sistem perekrutan anggota oleh pengurus koperasi. Apalagi dalam keanggotaan lantaran ada kepentingan, misalnya meminjam uang baru menjadi anggota. Maka itu, anggota tidak sempat mempelajari pengertian perkoperasian. Padahal pemahaman anggota mutlak. Jika koperasi berjalan lancar. ”Tidak ada koperasi yang akan bermasalah jika pengurus mau bekerja keras, jujur dan transparan. Kemudian seluruh anggota mendukung kinerja koperasi. Artinya anggota ikut aktif setiap kepentingan yang ada pelayanan di koperasi. Misalnya, KSP-USP dengan jasa usaha keuangan, maka tiap anggota yang memerlukan dana/uang selalu pada KSP miliknya. Kemudian anggota menyadari benar, bahwa KSP yang didirikan merupakan miliknya, sehingga tidak ada anggota yang merugikan usahanya sendiri. Maka secara riil NLP akan rendah, bahkan nol persen,” jelasnya.

Dewa Bagus Budha menambahkan, sekarang pemerintah sudah melakukan seleksi ketat dalam memberikan badan hukum (BH) koperasi. Dalam sosialisasi pembentukan koperasi diberikan pemahaman tentang UU Koperasi, sehingga pendiri koperasi mampu memahami benar perkoperasian. Kemudian, pendiri ini akan memberikan pemahaman kepada anggota baru dan seterusnya. Sampai semua anggota memahami perkoperasian dengan jelas dan benar. (sta)

BAGIKAN