”Tax Amnesty” di Buleleng Uang Tebusan Capai Rp14 Miliar  

295
Kegiatan sosialisasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Singaraja di Gedung Mr. I Ketut Pudja, Eks Pelabuhan Buleleng,

Singaraja (Bisnis Bali) – Pengampunan pajak atau tax amnesty mampu menyerap tebusan pajak yang besar dari para wajib pajak. Selain itu, harta atau aset yang dideklarasi pun sangat besar. Khusus di Buleleng, uang tebusan dari 400 wajib pajak yang telah mengikuti tax amnesty ini mencapai Rp 14 miliar.

 Hal itu terungkap dalam sosialisasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Singaraja di Gedung Mr. I Ketut Pudja, eks Pelabuhan Buleleng, Rabu (12/10) kemarin. Turut hadir Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, S.T., Wakil Bupati Buleleng, dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG., anggota DPRD Kabupaten Buleleng, Wayan Wirsana, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali, Nader Sitorus, Kepala KPP Pratama Singaraja,  serta para peserta sosialisasi yang terdiri atas SKPD dan juga pengusaha.

Dikatakan Kakanwil DJP Bali, Nader Sitorus, dilihat dari data yang ada, masih banyak wajib pajak (WP) yang belum melaksanakan kewajiban dengan benar.  TA merupakan salah satu upaya untuk menggugah kesadaran WP untuk menjalankan kewajiban. Namun hal ini harus diawali dengan kejujuran dari WP tersebut. Hal ini yang perlu didorong oleh Ditjen Pajak tentang pengungkapan penghasilan yang dimiliki. “Langkah awal adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi ini. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kewajibannya,” ucap Nader Sitorus.

Dijelaskan Kepala KPP Pratama Singaraja uang tebusan dari tax amnesty ini di wilayah Buleleng per September 2016 mencapai Rp14 miliar. Untuk deklarasi kekayaan masih dalam tahap proses kompilasi, mengungkapkan informasi yang sampai ke masyarakat tentang tax amnesty ini belum utuh sehingga banyak masyarakat beranggapan dikejar-kejar ataupun dijadikan sasaran pengumpulan dana. “Hal tersebut yang menyebabkan kita mengadakan sosialisasi ini agar informasi yang sampai ke masyarakat menjadi utuh. Selama ini kesannya negara merampok rakyat. Hal tersebut merupakan informasi yang tidak utuh,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Buleleng yang akrab disapa PAS mengajak DJP melalui KPP Pratama Singaraja untuk mencari data yang lebih detail. Potensi-potensi pajak yang ada di Kabupaten Buleleng harus dikelompokkan. Pendataan WP pun harus lebih mendetail. Menurutnya, hal tersebut yang perlu dilakukan untuk meningkatkan WP mengikuti tax amnesty yang tergolong masih rendah.

Pihaknya juga berharap kepada masyarakat di Buleleng yang penghasilannya sudah kena pajak untuk ikut berpartisipasi dalam program tax amnesty ini karena uang hasil dari pajak ini digunakan untuk pembangunan.

“Selanjutnya kita akan undang para pihak yang berwenang di bidang pajak untuk berdiskusi karena ada potensi yang banyak di Buleleng, diharapkan untuk taat membayar pajak sehingga pembangunan bisa berjalan secara berkesinambungan,” tegasnya. (ira)

BAGIKAN