UU LKM Perkuat Eksistensi LPD

269
kup Rapat Dengar Pendapatan Umum (RDPU) Memperkuat dan memperkokoh fungsi dan peran serta kedudukan LPD setelah berlakunya UU RI No 1Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro yang berlangsung di Wantilan DPRD Bali Selasa (4/10).

Denpasar (Bisnis Bali) – Dalam pertemuan  rapat dengar pendapat umum (RDPU) memperkuat dan memperkokoh fungsi dan peran serta kedudukan LPD setelah berlakunya UU RI No. 1/2013 tentang lembaga keuangan mikro yang berlangsung di Wantilan DPRD Bali, Selasa (4/10) berhasil mempertemukan kepala LPD se-Bali, bendesa adat, PHDI, Majelis Desa Pekraman, Forum Peduli Ekonomi Adat Bali (FPEAB), DPRD Bali Komisi 4, Wakil Ketua DPRD Bali, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lainnya. RDPU yang dipandu Ketua Komisi IV DPRD Bali, Nyoman Parta ini berhasil menyepakati pelaksanaan revisi Perda No. 4/2012 terkait LPD dan menyepakati UU LKM memperkuat eksitensi LPD Bali.

Kepala OJK Regional Bali Nusra, Zulmi mengatakan, mengacu pada UU 1/2013 terkait LKM keberadaan LPD tidak berada dalam pengawasan OJK. Bahkan, UU LKM ini menguatkan keberadaan LPD yang tumbuh dan berkembang di Bali.  Hanya saja keberadaan LPD menjalankan usaha menghimpun dana masyarakat wajib dikelola dengan manajemen dan tata kelola keuangan baik, sehingga tidak banyak yang tergolong tidak sehat atau kurang sehat. – Selengkapnya Baca Koran Harian Bisnis Bali (kup)

BAGIKAN