Pastikan Pembangunan dan Rencana Tukar Guling  Komisi III dan IV DPRD Badung Tinjau SD 5 Jimbaran dan SD 1 Kedonganan  

96

Mangupura (Bisnis Bali) – Guna memastikan proyek pembangunan gedung sekolah dasar (SD) 5 Jimbaran, Kuta Selatan, Selasa (4/10) kemarin, jajaran Komisi IV dan III meninjau langsung pelaksanaan proyek tersebut. Kemudian kunjungan dilanjutkan ke SD 1 Kedonganan terkait tukar guling aset antara Pemkab Badung dengan pihak desa adat.

Para wakil rakyat ini pun lega lantaran melihat proses pembangunan berjalan dengan baik. “Kami datang untuk memastikan proyek pembangunan gedung sekolah berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Kami temukan pembangunan berjalan dengan baik,” kata Ketua Komisi IV AAN Ketut Agus Nadhi Putra.

Anggota Komisi IV yang turut hadir pada kunjungan tersebut di antaranya, I Made Retha, Luh Gede Sri Mediastuti, I Nyoman Gede Wiradana dan I Gusti Anom Gumanti. Kemudian Ketua Komisi III Nyoman Satria beserta anggota di antaranya I Ketut Subagia, I Wayan Sandra dan Ni Ketut Suweni.

Lanjut Gung Nadhi, sapaan akrab AAN Ketut Agus Nadhi Putra, pihaknya terus mendorong agar penyelasaian proyek tepat waktu. Pihaknya juga berharap dengan pembangunan gedung yang baru, para siswa dapat belajar dengan baik. “Dengan kondisi gedung yang mendukung, kami berharap siswa dapat belajar dan menerima pelajaran dengan baik,” harapnya.

Selain itu, salah satu gedung kelas SD 5 Jimbaran juga diusulkan untuk mendapat pembangunan. “Kami juga usulkan salah satu gedung untuk dilakukan pembangunan, dan kami sudah usulkan agar dirancang tahun 2017,” jelas politisi Partai Golkar asal Kerobokan ini.

Terkait rencana tukar guling aset antara Pemkab Badung dengan Desa Adat Kedonganan, kunjungan kemudian dilanjutkan ke SD 1 Kedonganan. Tukar guling tersebut terkait rencana pembangunan gedung SD di atas tanah milik Desa Adat Kedongan dan lahan eks SD 1 Kedonganan akan dibangun wantilan Desa Adat Kedonganan.

Ketua Komisi III, I Nyoman Satria mengatakan, kunjungan tersebut untuk meninjau langsung lokasi yang dimaksud. Hal itu, kata Satria, sesuai permohonan pihak desa yang dikirim ke Bupati Badung kemudian disampaikan ke DPRD. “Atas surat itu, kami sudah lakukan pembahasan,” kata Satria.

Pada intinya tidak ada masalah, hanya kata politisi PDIP ini, perlu dilakukan penelitan kembali dari nilai aset, yang kata Satria menyebutnya sebagai saling menghibahkan ini. “Apakah ini sudah sesuai peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya. Administrasi berupa sertifikat juga perlu pembaruan terkait yang akan dihibahkan. Pada intinya kami Komisi III dan IV setuju sambil menunggu sidang paripurna intern untuk persetujuan,” pungkas Satria. (sar/)