LPD tak Tunduk UU LKM merah Tata Kelola Keuangan harus Profesional  

124

Denpasar (Bisnis Bali) – Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) memperkuat dan memperkokoh fungsi dan peran serta kedudukan LPD setelah berlakunya UU RI No.1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro yang berlangsung di wantilan DPRD Bali, Selasa (4/10) kemarin, berhasil mempertemukan kepala LPD se-Bali, bendesa adat, PHDI, Majelis Desa Pekraman, Forum Peduli Ekonomi Adat Bali (FPEAB), Otoritas Jasa Keuangan dan DPRD Bali.

Kepala OJK Regional Bali Nusra, Zulmi mengatakan, mengacu pada UU 1 tahun 2013 terkait LKM, keberadaan LPD tidak berada dalam pengawasan OJK. UU LKM ini menguatkan keberadaan LPD yang tumbuh dan berkembang di Bali.
Ia menjelaskan, hanya keberadaan LPD menjalankan usaha menghimpun dana masyarakat wajib dikelola dengan manajemen dan tata kelola keuangan baik. Ini untuk memastikan tidak banyak LPD yang tergolong tidak sehat atau kurang sehat.
Berdasarkan data OJK, total aset dari 1.433 LPD di Bali tercatat Rp15,16 triliun, kredit Rp 11 triliun, DPK Rp12,6 triliun dan modal Rp 2,5 triliun. Jumlah aset yang dimiliki LPD sangat besar. Total aset LPD hampir menyamai BPD Bali. – Selengkapnya Baca Koran Harian Bisnis Bali  (kup)