BKS LPD dan LPLPD Gelar Rapat Koordinasi Bahas HUT dan Revisi Perda LPD

498
kup Rapat koordinasi BKS LPD dan LPLPD membahas program HUT LPD Bali ke-32 dan Revisi Perda 4 Tahun 2012 terkait LPD.

Denpasar (Bisnis Bali) – Badan Kerjasama (BKS) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Provinsi Bali, dan Lembaga Pemberdayaan LPD (LPLPD) Provinsi Bali mengadakan rapat koordinasi 3 bulanan bersama pengurus di kabupaten/kota di Bali bertempat di Gedung PHDI Provinsi Bali, Kamis (29/9). Rapat yang diikuti sekitar 40 orang ini antara lain membahas program HUT LPD Bali ke-32 dan revisi Perda No. 4/2012 terkait LPD.

Ketua BKS LPD Klungkung selaku Ketua Panitia HUT ke-32 LPD Bali, Nyoman  Sudarma  dalam rapat pengurus BKS LPD dan LPLPD kabupaten/kota se-Bali mengatakan, telah merancang program kegiatan HUT LPD Bali dengan konsep Tri Hita Karana. Ini mencakup palemahan, pawongan dan parahyangan yang di jalan secara seimbang.

Ia menjelaskan, dalam konsep parahyangan dalam HUT LPD Bali digelar persembahyangan di pura khayangan jagat yang ada di Klungkung. Pawongan lebih banyak diisi dengan membantu program pemerintah di bidang sosial membantu disabilitas, anak kurang mampu, dan kunjungan ke panti.

Nyoman Sudarma berharap, melalui HUT LPD di Klungkung diharapkan bisa memberikan kebaikan bersama dan menjaga eksistensi LPD yang berlandaskan desa adat. Dalam program palemahan, panitia HUT LPD Bali akan mengadakan  penghijauan dan perbaikan pertamanan di wilayah Kabupaten Klungkung.

Ketua BKS LPD Provinsi Bali, Nyoman Cendikiawan didampingi Ketua LPLPD Bali, Nyoman Arnaya mengatakan persiapan HUT LPD Bali juga dibahas dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan secara rutin BKS LPD dan LPLPD. Rapat rutin tiap 3 bulan ini juga untuk memantau kegiatan LPD seluruh Bali mulai dari  melihat permasalahan yang ada, menerima masukan dan mencari jalan keluar yang tepat. “Dengan pemecahan permasalahan bersama ini LPD Bali diharapkan berkembang sesuai harapan bersama,” katanya.

Rapat koordinasi ini di antaranya membahas masukan BKS LPD Bali dan LPLPD Bali terkait Perda No. 4/2012 mengenai LPD. Lahirnya LPD dari perda yang telah terbukti, mengayomi keberadaan LPD. Kalau diibaratkan perda ada ibu maka ibu ini harus kita perjuangkan, dipelihara dan pertahankan. “Terlepas dari beberapa kekurangan kita bisa revisi sesuai dengan kebutuhan saat ini ,” kata Nyoman Cendikiawan.

Menurut pandangan beberapa ahli, berlakunya UU No. 1/2013 secara teroritis perda LPD dinyatakan gugur. BKS LPD, dan LPLPD tentunya memiliki sikap terkait pemberlakuan  UU No. 1/2013. Dalam UU LKM tersebut sudah jelas mengatakan pertama LPD sudah ada sebelum UU itu, kedua LPD diakui keberadaannya, ketiga LPD didasarkan akan hukum adat, keempat  LPD tidak tunduk dengan UU tersebut. Empat poin ini akan dijadikan acuan BKS LPD dan LPLPD selain yuridis hukum formal.

Nyoman Cendikiawan menambahkan, dalam menilai LPD harus memperhatikan sosiologis, historis, psikologis, ekonomi, aspek bisnis dan asas manfaatnya. Dengan konsep tersebut, BKS LPD tetap mempertahan perda yang ada, pemerintah dan DPRD Bali akan menerima masukan BKS LPD dan LPLPD. “Kita analogikan sebaik manapun penjahitnya sebaik apapun warna bajunya, jika tidak cocok dengan ukuran yakin tidak bermanfaat,” katanya. (kup)

BAGIKAN