Samakan Persepsi Pemkot Denpasar Gelar Diskusi Panel Pengadaan Barang Jasa  

270
Sekda Kota Denpasar, AAN Rai Iswara, mewakili Wali Kota Denpasar membuka Diskusi Panel Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Tahun 2016.

Denpasar (Bisnis Bali) – Meningkatkan pengetahuan para pihak terkait pengadaan barang atau jasa dan menyamakan persepsi pihak pengadaan barang atau jasa, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menggelar Diskusi Panel Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Tahun 2016.

Acara ini digelar oleh Bagian Pengelolaan Aset Daerah Setda Kota Denpasar, di Ruang Praja Utama Kantor Wali Kota Denpasar, Senin (26/9). Diskusi ini dibuka secara resmi oleh Sekda Kota Denpasar, AAN Rai Iswara mewakili Wali Kota Denpasar.

Rai Iswara mengatakan, diskusi panel ini merupakan suatu sarana strategis, yang memberikan pemahaman yang sama kepada para peserta terkait dengan pengadaan barang atau jasa, dengan berpedoman Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 beserta perubahannya. Dengan diskusi ini diharapkan seluruh pengadaan barang atau jasa di masing-masing SKPD di Lingkungan Pemkot Denpasar dapat dilakukan secara benar dan tidak melanggar aturan.

Menurutnya, salah satu faktor yang mungkin menjadi pemicu munculnya permasalahan pengadaan barang atau jasa pada tahap-tahap tertentu adalah kekurangan pahaman para pihak terhadap proses pengadaan barang atau jasa itu sendiri, sehingga dipandang perlu untuk melakukan sebuah pembelajaran dengan para ahli atau narasumber dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah guna memberikan pemahaman dan pembelajaran terhadap proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip pengadaan dan tetap mengacu pada peraturan Perundang-undangan.

‘’Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa selama ini sektor pengadaan barang atau jasa selalu dianggap rentan terhadap terjadinya tindakan pidana korupsi maupun penyelewengan anggaran. Oleh karena itulah Pemkot Denpasar menyelenggarakan kegiatan ini untuk memininalisir adanya penyelewengan anggaran,’’ tandas Rai Iswara.

Kenyataan itu harus benar-benar diperhatikan, jika di kota-kota lain terjadi korupsi pengadaan barang atau jasa, maka hal itu jangan terjadi di Kota Denpasar. Untuk itulah komitmen dan pemahaman harus jelas terhadap aturan yang berlaku dalam hal pengadaan barang atau jasa untuk mewujudkan Pemkot Denpasar yang bersih dari tindak pidana korupsi sekaligus mempertahankan opini pemeriksaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK.

Kepala Bagian Pengelolaan Aset Daerah Setda Kota Denpasar, Ir. M.A. Dezire Mulyani, M.Si menambahkan, salah satu faktor mungkin menjadi pemicu munculnya permasalahan pengadaan barang atau jasa pada tahap-tahap tertentu.

Di antaranya kurang pemahaman para pihak terhadap proses pengadaan barang atau jasa itu sendiri, sehingga dipandang perlu untuk melakukan sebuah pembelajaran bagi para pihak pengadaan barang atau jasa. Salah satunya melalui diskusi panel ini dengan mendatangkan narasumber Mujisantosa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Antonius Sudaoto dari Kementerian Pekerjaan Umum  dan Khalid Mustafa  dari Procurement Spesialist. (sta)

BAGIKAN