130 Perusahaan Skala Menengah Besar belum Daftarkan TK Ikut Jaminan Pensiun

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Cabang Bali-Denpasar mencatat 130 perusahaan skala menengah besar di daerah itu belum mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program jaminan pensiun.

Denpasar (bisnisbali.com) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Cabang Bali-Denpasar mencatat 130 perusahaan skala menengah besar di daerah itu belum mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program jaminan pensiun. Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya kepada program BPJamsostek, begitu pula para pekerja swasta juga dapat mendaftarkan dirinya ikut 4 program yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP)
“Perusahaan-perusahaan tersebut sebelumnya sudah kami berikan informasi mengenai kewajiban empat program itu,” kata Kepala BPJamsostek Cabang Bali-Denpasar Mohamad Irfan, di Denpasar.
BPJamsostek Cabang Bali-Denpasar pun sudah menyurati perusahaan tersebut tetapi belum ada respons positif. Untuk itu, pihaknya bersama tim pengawas dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali akan mengadakan kunjungan lapangan mulai awal Maret 2020 ke perusahaan-perusahaan yang belum patuh dalam pendaftaran program JP tersebut.

Tim Pengawasan Terpadu yang terdiri dari tim pemeriksa dari BPJamsostek  pengawas ketenagakerjaan dari Disnaker Bali akan mengadakan kunjungan lapangan untuk meminta klarifikasi dari masing-masing perusahaan.

“Tim akan menanyakan kenapa mereka tidak ikut penuh empat program. Kalau memang perusahaan bersangkutan sudah memenuhi persyaratan untuk ikut empat program, tetapi kenyataannya tidak ikut, tentu tindak lanjutnya akan terbit semacam nota dari Dinas Tenaga Kerja,” ucap Irfan.
Diakui 130 perusahaan yang masih menjadi pekerjaan rumah jaminan pensiun itu tersebar di Kabupaten Badung, Tabanan, Buleleng dan Kota Denpasar. Mayoritas kata dia ada di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Ia pun menerangkan perusahaan skala mikro dan kecil boleh ikut tiga program (JKK, JKM, JHT), tetapi kalau perusahaan menengah dan besar menurut peraturan perundang-undangan harus mengikutsertakan pekerjanya empat program.

Pihaknya mengharapkan setelah dilakukan klarifikasi, 130 perusahaan itu bisa membuat komitmen untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam empat program BPJamsostek  sehingga tenaga kerja mendapatkan manfaat jaminan pensiun juga.
BPJamsostek berdiri berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial karena setiap warga negara wajib dilindungi oleh negara termasuk seluruh pekerja. *

BAGIKAN